Rabu, 20 Juni 2012

PERKEMBANGAN ISLAM SETELAH KEMERDEKAAN


BAB I
PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG MASALAH
Revolusi Nasional meletus pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam bentuk proklamasi kemerdekaan. Dengan ini tercapailah kemerdekaan yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia. Proklamasi mematahkan belenggu penjajahan dan menciptakan hidup baru di berbagai bidang. Terutama di bidang pendidikan sebagai desaigner karakter bangsa dirasa perlu mengubah sistem pendidikan yang sesuai dengan suasana baru. Pada bulan Oktober 1945 para ulama di Jawa memproklamasikan perang jihad fisabilillah terhadap Belanda / sekutu. Hal ini berarti memberikan fakta kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam.
Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriyah atau abad ke tujuh sampai abad ke delapan masehi. Ini mungkin didasarkan kepada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun dileran dekat Surabaya bertahun 475 H atau 1082 M. Sedang menurut laporan seorang musafir Maroko Ibnu Batutah yang mengunjungi Samudera Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 M. Agama islam yang bermahzab Syafi’I telah mantap disana selama se abad, oleh karena itu berdasarkan bukti ini abad ke XIII di anggap sebagai awal masuknya agama islam ke Indonesia   



B . TUJUAN
            Tujuan di susunnya makalah ini antara lain ialah;
1.      Mengingatkan kembali dimana islam pada zaman kemerdekaan begitu hebatnya sehingga dapat merebut kejayaan yang direnggut oleh kaum orientalis, tak luput semua itu peran aktif orgaisasi islam,
2.      Memotivasi umat islam bahwa kita dapat meraih sesuatu hal yang sulit sekalipun, dengan ikhtiyar yang di iringi denagn do’a,
3.      Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Islam.










BAB II
PEMBAHASAN

  1. PERKEMBANGAN ISLAM SETELAH KEMERDEKAAN
             Masa seteleh diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, bisa kita sebut sebagai Rezim Orde lama , dimana Soekarno bertindak sebagai kepala negara.
             Pemerintahan Soekarno yang berlangsung sejak tahun 1945 nyatanya bisa katagorikan kedalam dua kelompok besar, yakni masa Demokrasi Liberal (1945-1958) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966).
A.    Islam masa Revolusi dan Demokrasi Liberal
Pada awal kemerdekannya, Indonesia menghadapi sebuah pertanyaan besar , apakah pemerintahan akan dijalankan berlandaskan ajaran agama Islam ataukah secara sekuler? Hal ini dipicu oleh tindakan dimentahkannya kembali Piagam Jakarta. Kedudukan golongan Islam merosot dan dianggap tidak bisa mewakili jumlah keseluruhan umat Islam yang merupakan mayoritas. Misalnya saja, dalam KNIP dari 137 anggotanya, umat islam hanya diwakili oleh 20 orang, di BPKNIP yang beranggotakan 15 orang hanya 2 orang tokoh Islam yang dilibatkan. Belum lagi dalam kabinet, hanya Menteri Pekerjaan umun dan Menteri Negara yang di percayakan kepada tokohIslam, padahal Umat Islam mencapai 90% di Indonesia.
Dalam usaha untuk menyelesaikan masalah perdebata ideologi diambilah beberapa keputusan , salah stunya adalah dengan mendirikan Kementrian Agama.
B.     Pembentukan Kementrian Agama
Pembentukan Kementrian Agama ini tidak lepas dari keputusan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dalam sidangnya pada tanggal 25-26 Agustus 1945 yang membahas agar dalam Indonesia yang merdeka ini soal-soal keagamaan digarap oleh suatu kementrian tersendiri, tidak lagi bagian tanggung jawab kementrian Pendidikan. Kementrian Agama resmi berdiri 3 Januari 1946 dengan Menteri Agama pertama M. Rasyidi yang diangkat pada 12 Maret 1946.
Awalnya kementrian ini terdiri dari tiga seksi ,kemudian menjadi empat seksi masing-masing untuk kaum Muslimin, Potestan, Katolik Roma, dan Hindu-Budha. Kini strukturnya pun berkembang, terdiri dari lima Direktorat Jenderal ( Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji, Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bimbingan masyarakat Katolik, Ditjen Bimbingan Protestan dan Ditjen Bimbingan Hindu-Budha) juga dibantu oleh Inspektorat Jenderal, Sekertariat Jenderal, Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) Agama serta Pusat pendidikan dan Latihan (Pusdiklat ) Pegawai.
Tujuan dan Fungsi Kementrian Agama (dirumuskan pada 1967) :
1. Mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama.
2. Mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan Agama dan keagamaan.
3. Memberi penerangan dan penyuluhan agama.
4. Mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama.
5. Mengurus dan mengembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi.
6. Mengatur, mengurus dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji.
Meskipun Departemen Agama dibentuk, namun tidak meredakan konflik ideologi pada masa sesudahnya.
Setelah Wakil Presiden mengeluarkan maklumat No.X pada 3 November 1945 tentang diperbolehkannya pendirian partai-partai politik, tiga kekuatan yang sebelumnya bertikai muncul kembali , Masyumi (majlis Syuro Muslimin Indonesia), Partai Sosialis (dengan falsafah hidup Marxis ) dan PNI (Partai Nasionalis Indonesia) yang Nasionalis Sekuler. Setelah pemilu tahun 1955, banyak terjadi dialog ideologi secara terbuka dan memunculkan tiga alternatif dasar negara, yaitu : Islam, Pancasila dan Sosial Ekonomi.
Pada kurun waktu ini , umat Islam begitu kompak , buktinya dengan ditandatanganinya Kongres Umat Islam Indonesia pada tanggal 7-8 November di Yogyakarta. Selain itu , dalam menghadapi pasukan Belanda yang kembali setelah diboncengi NICA, para Kiyai dan Tokoh Islam mengeluarkan fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan merupakan fardhu a’in, sehingga munculah barisan Sabilillah dan Hizbullah. Hasil terpenting dari kongres ini adalah terbentuknya suatu wadah perjuangan politik Indonesia.
Disisi lain, Syahrir yang merupakan pimpinan KNIP mendesak untuk dilakukannya rekonstruksi KNIP melalui petisi 50 negara KNIP, tujuannya agar kkabinet tak didominasi oleh kolaborator (jepang dan Belanda). Desakan ini kemudian dikabulkan oleh Presiden, dengan demikian KNIP mendapatkan Hak legislatif untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Selain itu, Syahrir dan kelompoknya juga mendesak untuk dilakukannya perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Republik, kabinet bukan bertanggung jawab kepada Presiden, tapi kepada KNIP, dengan begitu sistem pemerintahan bukan lagi presidentil, tetapi Parlementer. Masyumi kurang sejalan dengan usulan Syahrir karena pada kenyatannya Syahrir sangat erat berhubungan dengan Jepang dan ekspensor Belanda. Presiden pada waktu itu setuju dengan usulan Syahrir, bahkan kemudian Syahrir diangkat menjadi Perdana Menteri pada 14 November 1945. Hasilnya, dari 14 anggota parlemen, hanya satu orang yang dapat dianggap mewakili tokoh Umat Islam, yaitu H. Rasyidi yang kemudian bertamabah pada 3 Januari 1946 dengan diangkatnya M. Natsir sebagai Menteri Penerangan. Sejak saat itu, Masyumi menjadi oposisi dan baru pada Kabinet Amir Syarfudin Masyumi masuk sebagai partai koalisi.
Selanjutnya dalam kabinet Hatta, ada enpat masalah krusial yang harus dselesaikan , yaitu gerakan Darul Islam, konsekuensi Perjanjian Renville, penyerahan kedaulatan melalui KMB dan penanganan pemberontakan PKI pada 1948 di Madiun. Dalam kurun waktu 1950-1955 peranan parpol Islam mengalami pasang surut .
Setelah pemilu 1955 dimana terpilihnya Kabinet Ali Sostroamidjoyo II yang merupakan koalisi PNI, Masyumi dan NU. Kabinet ini kemudian jatuh pada 1957 karena ingin ikut serta dalam kekuasaan pemerintahan, selain itu Perti dan Masyumi pun keluar dari kabinet karena kurang setuju dengan kebijakan dalam menangani krisis di beberapa daerah. Pemerintahan pun diambil alih oleh Presiden. Pada 1959, dikeluarkanlah Dekrit Presiden tentang pembubaran konstituante dan sekaligus pemberlakuan kembali Undang-undang Dasar taun 1945 dan usaha-usaha partai Islam untuk menegakan sIslam sebagai ideologi negara dalam konstituante pun mengalami jalan buntu. Dekrit ini sebenarnya ingin mengambil jalan tengah untuk menyatakan bahwa Piagam Jakarta terkandung dalam UUD 1945, namun tampaknya kemudian menjadi awal bergantinya sistem demokrasi Liberal berganti menjadi demokrasi terpimpin.

C.    Islam Pada Masa Demokrasi Terpimpin
Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden Pada 1959, berakhirlah masa Demokrasi liberal, berubah menjadi Demokrasi terpimpin Soekarno.
Timbulnya pemusatan kekuasaan mencuatkan konsekuensi yang variatif terhadap pertai-artai islam. Dengan beberapa Keppres, sejumlah Parpol dikebiri karena dianggap menciptakan pemerintahan yang tidak efektif. Beberapa tindakan seperti kristalisasi NU dan PSII, ( namun Perti yang dianggap wakil kelompok NASAKOM dibiarkan tetap ada), sedangkan yang terjadi pada Masyumi, beberapa pemimpinnya yang dianggap pendukung sejati negara Islam dan oposisi yang tak berkesudahan dipenjarakan dan Masyumi di bubarkan pada 1960.
Partai islam yang tersisa (NU, Perti dll) melakukan penyesuaian diri dengan keinginan Soekarno yang didukung oleh ABRI dan PKI. Beberapa bentuk penyesuaiannya seperti pemberian gelar Waly Al-Amr al-Dahruri bi al-Syaukah kepada Soekarno oleh NU, dan Doktor Honoris Causa dari IAIN dengan promotor K.H. Saifudin Zuhri (salah satu pimpinan NU). NU mendukung beberapa manipol Usdek Soekarno, sehingga pasca dibubarkannya Masyumi, NU menjadi Partai Islam terbesar pada waktu itu. Beberapa pihak menganggap NU sebagai partai oportunis karena sikap proaktifnya. Anggapan ini kemudian dibantah oleh petinggi-petinggi Nu, merka beralasan hal ini sebagai bentuk pengimbangan terhadap kekuatan PKI. Namun tetap saja secara keseluruhan peranan partai Islam mengalami Kemerosotan. Tak ada jabatan menteri penting yang dipercayakan kepada tokoh Islam dalam masa Demokrasi Terpimpin ini. Satu-satunya kepentingan Islam yang diluruskan adalah keputusan MPRS tahun 1960 yangmemberlakukan pengajaran agama di Universitas dan perguruan tinggi. Legislasi Islam sebagai ideologi negara dianggap mepmberi pengaruh negatif terhadap pemerintahan.
Di masa Demokrasi terpimpin ini, Soekarno kembali menyuarakan ide lamanya NASAKOM (Nasionalis, Agamis,dan Komunis), suatu pemikiran yang ingin menyatukan Nasionalis “sekular”, Islam dan Komunis. Gagasan ini adalah upaya untuk meredam gejolak politik antara kelompok-kelompok tersebut. Dengan menampung ketiganya dalam satu payung, Soekarno mencoba mengendalikan tiga unsur politik ini. Namun, dengan adanya upaya ini maka implikasinya, peranan partai mengalami erosi karena , kecuali PKI yang memainkan peranan penting. Keadaan ini menimbulkan ketegangan antara Islam dan kmunisme dan munculnya ketidakpuasan dari pihak Nasionalis Sekuler dan angkatan bersenjata. Kemudian muncul semacamanggapan adanya penghianatan Soekarno terhadap Pancasila. Soekarno dianggap berselingkuh. Pancasila ditafsirkan sesuai dengan caranya sendiri. Meskipun dalam Pancasila sendiri, unsur-unsur NASAKOM ini nampak jelas ada di dalamnya. Tetapi dengan mengangkatnya dari sebuah substansi yang ada di dalam menjadi sebuah ideologi yang setara, maka penduaan ini tidak terelakkan. Indonesia harus mengangkat Pancasila sekaligus menjunjung NASAKOM-isme. Slogan-slogan, kemakmuran, kesejahteraan, nasionalisme yang agamis berusaha diserukannya , mungkin untuk mengangkat citranya.
Akhirnya masa kejatuhan kekuasaannya pun tiba. Kondisi negara berkebalikan dengan slogan-slogan Soekarno yang pada waktu itu ia gembar-gemborkan. Dengan inflasi keuangan negara sebesar 600 persen, maka era Soekarno pun berakhir, dengan gagalnya Geakan 30 September PKI tahun 1965, dimana umat Islam bersama ABRI dan golongan lain bekerjasama menumpasnya.

d). Perkembangan Islam Pada Masa Orde Baru (1966-1998)
      Pada masa kemerdekaan, tepatnya pada 3 januari 1946 didirikannya depertemen Agama yang mengurusi keperluan ummat Islam. Meskipun pada dasarnya depertemen Agama ini mengurusi keperluan ummat beragama yang ada di Indonesia, namun melihat latar belakang pendiriannya jelas untuk mengakomodasi kepentingan dan aspirasi ummta Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini.
    Usaha partai-parti Islam untuk menegakkan Islam sebagai Idiologi negara dalam konstituante mengalami jalan buntu. Partai-partai Islam itu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Soekarno, tetapi secara keseluruhan peranan-peranan partai-partai Islam mengalami kemerosotan. Tidak ada jabatan menteri berposisi penting yang diserahkan kepada Islam sebagaimana yang terjadi pada masa demokrasi parlementer.Satu-satunya kepentingan Islam yang diluluskan adalah keputusan MPRS tahun 1960 yang memberlakukan pengajaran agama di Universitas dan perguruan Tinggi.
      Meskipun ummat Islam merupakan 87% penduduk Indonesia dalam kehidupan berbangsa ini, ide negara Islam secara terus-menerus ditolak. Bahkan partai-partai Islam mulai dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan selalu mengalami kekalahan, kecuali diawal pergerakan nasional.
Bahkan sekarang dengan pembaharuan politik partai-partai berideologi Islam pun lenyap.
        Kegiatan Islam semakin berkembang pada masa orde baru ini, diantaranya:
  1. Bangunan-bangunan baru Islam (Masjid dan Mushallah)
  2. Pembangunan Madrasah, Pesantren dan juga Universitas Islam.
  3. Adanya kegiatan bulan Ramadhan (Pesantren kilat)
  4. Aktivitas Sosial keagamaan.
  5. Puisitasi Islam, drama, dan pegelaran seni Islam lainnya.
Sejak ditumpasnya G 30 S/PKI pada tanggal 1 oktober 1965 bangsa Indonesia telah memasuki pase baru yang diberi nama Orde Baru. Perubahan Orde Lama menjadi Orde Baru berlangsung melalui kerjasama erat antara pihak ABRI atau tentara dan gerakan-gerakan pemuda yang disebut angkatan 1966. Sejak tahun 1966 para pemuda dam mahasiswa melakukan demontrasi dijalan-jalan sebagian secara spontan sebagian lagi atas perencanaan pihak lain mula-mula memprotes segala macam penyalahgunaan kekuasaan sampai protes terhadap Soekarno.
Sebagaimana dikemukakan diatas MPRS pada tahun 1966 telah bersidang. Pada waktu itu sedang dilakukan upaya untuk membersihkan sisa-sisa mental G 30 S/ PKI. Dalam keputusannya bidang pendidikan agama telah mengalami kemajuan. Dengan demikian sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi hak wajib mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Umum Negeri di seluruh Indonesia.
Sejak tahun 1966 telah terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik menyangkut kehidupan sosial, agama maupun politik. Periode ini disebut zaman Orde Baru dan zaman munculnya angkatan baru yang disebut angkatan 66. pemerintah Orde Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Pemerintah dan rakyat membangun manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan tekad dan semangat tersebut, kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya, makin memperoleh tempat yang kuat dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN sejak tahun 1973 hingga sekrang, selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan, bahkan pendidikan agama sudah dikembangkan sejak Taman Kanak-Kanak (Bab V pasal 9 ayat 1 PP Nomor 2 Tahun 1989).
Pembangunan nasional memang dilaksanakan dalam rangka pembangunan warga dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan seperti ini menjadi pangkal tonggak pembangunan bidang agama.

a)      Perkembangan Islam Setelah Reformasi.

      Tidak diketahui secara persis apa yang dimaksud oleh sementara pihak yang melihat maraknya kehidupan politik Islam dewasa ini sebagai suatu fenomena yang dapat diberi label repolitisasi islam. Meskipun demikian, kalau menilik indikator utama yang digunakan sebagai dasar penialian itu adalah munculnya sejumlah partai politik yang menggunakan simbol dan asas Islam atau yang mempunyai pendukung utama komunitas Islam, maka tidak terlalu salah untuk mengatakan bahwa yang dimaksud adalah fenomena munculnya kembali kekuatan politik Islam. Hal yang demikian itu didalam perjalanannya selalu terbuka kemungkinan untuk "memolitikkan" bagian-bagian yang menjadi dasar idiologi partai-partai tersebut.
      Sekarang pada era reformasi, gejala demikian mungkin terulang kembali. Peran kelompok Islam, baik tokoh Islam maupun mahasiswa Islam dalam mendorong gerakan reformasi sangat besar. Namun, pada perkembangan selanjutnya, gerakan reformasi tidak selalu berada dalam pengendalian kelompok Islam.
     Berbagai problem tersebut harus mampu diatasi oleh partai-partai Islam pada era reformasi dewasa ini. Adanya penggabungan secara menyeluruh mungkin tidak realistis, kecuali mungkin diantara partai-partai Islam yang berasal dari rumpun yang sama. Alternative lain yang tersedia adalah koalisi, sehingga hanya ada beberapa partai Islam saja yang ikut dalam pemilu

B.     LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

a)         Lembaga Pendidikan Islam sesudah Indonesia Merdeka

    Setelah Indonesia merdeka dan mempunyai Departemen Agama, maka secara instantional Departemen Agama diserahi kewajiban dan bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan pendidikan agama dalam lembaga-lembaga tersebut. Lembaga pendidikan agama Islam ada yang berstatus negeri dan ada yang berstatus swasta.
Yang berstatus negeri misalnya seperti :
1)      Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Tingkat Dasar)
2)      Madrasah Tsawiyah Negeri (Tingkat Menengah Pertama)
3)      Madrasah Aliyah Negeri (tingkat Menengah Atas). Dahulunya berupa Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN)
4)      Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang kemudian berubah menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri)

v  Tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia
Adapun beberapa tokoh pendidikan Islam di Indonesia
1. Kyai Haji Ahmad Dahlan (1869 – 1923)
K.H Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 M dengan nama kecilnya Muhammad Darwis, putra dariKH.Abubakar Bin Kyai Sulaiman, Khatib di masjid besar (jami’) Kesulitan Yogyakarta, Ibunya adalah puteri Haji Ibrahim seorang penghulu.
2. Kyai Haji Hasyim Asy’ari (1871-1947)
K.H. Hasyim asy’ari dilahirkan pada tanggal 14 Februari tahun 1981 M di Jombang Jawa Timur, mula-mulai ia belajar agama Islam pada ayahnya sendiri Kyai Asy’ari Kemudian ia belajar ke pondok pesantren Purbalinggo. Kemudian pindah lagi ke Plangitan, Semarang, Madura, dan lain-lain.
Maka di bawah pimpinan KH. Ilyas dimasukkan pengetahuan umum ke dalam Madrasah Salafiyah, yaitu:
1)      Membaca dan menulis huruf latin
2)      Mempelajari bahasa Indonesia
3)      Mempelajari ilmu bumi dan sejarah Indonesia
4)      Mempelajari ilmu berhitung. Semuanya itu diajarkan dengan memakai buku-buku huruf latin.
3. KH Abdul Halim (1887 – 1962)
KH. Abdul Halim lahir di Ciberelang, Majalengka pada tahun 1887 M. Dia adalah pelopor gerakan pembaharuan di daerah Majalenga, Jawa Barat, yang kemudian berkembnag menjadi persyerikatan Ulama, dimulai pada tahun 1911, yang kemudian berubah menjadi Persatuan Umat Islam (PUI) pada tanggal 5 April 1952 M/9 Rajab 1371 H.

b)  Pendidikan Pada Masa Orde Baru

        Pemerintahan memandang bahwa agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan nasional, agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat, Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara.
Kalau dirunut kebelakang, memang sejak tahun 1966 terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik itu menyangkut kehidupan sosial agama maupun politik. Pada Orde Baru tekad yang diemban, yaitu kembali pada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konskuen, sehingga pendidikan agama memperoleh tempat yang kuat dalam struktur pemerintahan.
Walaupun pendidikan agama mendapat porsi yang bagus sejak proklamasi kemerdekaan sampai Orde Baru berakar, namun itu semua hanya bahasa kiasan belaka. Menurut Abdurrahman Mas’ud , PhD. undang-undang pendidikan dari zaman dahulu sampai sekarang masih terdapat dikotomi pendidikan. Kalau dicermati bahwa undang-undang pendidikan nasional masih membeda-bedakan antara pendidikan umum dan agama, padahal perkawinan, ilmu agama dan umum justru akan menciptakan kebersamaan dan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis serasi dan seimbang.
Prof. Ludjito menyebutkan permasalahan yang terjadi dalam Pendidikan Agama Islam walaupun dari sistem pendidikan nasional cukup kuat, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu :

·         Kurangnya jumlah pelajaran agama di sekolah
·         Metodologi pendidikan agama kurang tepat. Lebih menitikberatkan pada aspek kognitif daripada aspek afektif
·         Adanya dikotomi pendidikan, meterogenitas pengetahuan dan penghayatan peserta didik
·         Perhatian dan kepedulian pemimpin sekolah dan guru terhadap pendidikan agama kurang
·          Kemampuan guru agama untuk menghubungkan dengan kehidupan kurang
·         Kurangnya penanaman nilai-nilai, tata krama dalam Pendidikan Agama Islam
Seandainya dari enam aspek tersebut bisa ditangani, maka pendidikan agama akan lebih diperhatikan masyarakat.

1. Pendidikan Agama dan Sistem Pendidikan Nasional


Melalui perjalanan panjang proses penyusunan sejak tahun 1945-1989 UU nomor 2 tahun 1989, sebagai usaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam dan umum. Untuk mengembangkan pendidikan Islam haruslah mempunyai lembaga-lembaga pendidikan, sehingga menjadi "lahan subur” tempat persemaian generasi baru. Artinya pendidikan Islam harus mampu :
·         Membedakan akar peserta didik dari semua kekangan dan belenggu
·         Membangkitkan indra dan perasaan anak didik sebagai sarana berfikir
·         Membekali ilmu pengetahuan

Di samping hal itu peluang untuk berkembangnya pendidikan Islam secara integrasi dalam Sistem Pendidikan Nasional bisa dilihat dalam beberapa pasal.
a)       Pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional adalah pendidikan yang terakhir pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
b)       Pasal 4, tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, pribadi yang mantap dan mandiri.
c)       pasal 10, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, moral dan ketrampilan.
d)      Pasal 11 ayat 1, jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, keagamaan, kedinasan, akademik dan profesional.
e)      Pasal 39 ayat 2, isi kurikulum setiap jenis dan jalur, serta jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, agama dan kewarganegaraan.
f)        Pasal 47, ciri khas suatu pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan

2. Pengintegrasian Pelajaran Agama dan Pelajaran Umum

      Integrasi merupakan pembauran sesuatu sehingga menjadi kesatuan, sedangkan integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan dan integritas pendidikan memerlukan integritas kurikulum atau secara khusus memerlukan integritas pelajaran. Karena sasaran akhir dari pendidikan (agama) adalah untuk meciptakan manusia yang bisa mengintegrasikan diri, mampu menggunakan imannya dalam menjawab tantangan hidup dan mampu memanusiakan sesamanya dengan berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Allah pada manusia. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk memajukan manusia dalam mengambil bagian secara aktif, kreatif dan kritis.
     Untuk melaksanakan suatu yang lebih baik dari masa lalu, pelajaran agama dan mata pelajaran umum ditentukan guru yang memilki integritas keilmuan yang memadai dalam pendidikan. Sehingga bisa menemukan cara untuk dapat menghubungkan bagian-bagian dari suatu bidang dari suatu bidang studi, satu pelajaran dengan mata pelajaran yang lain.












PENUTUP
           
  1. KESIMPULAN

Pendekar-pendekar Islam di zaman kerdekaan mempunyai beberapa pernan yang besar terhadap Negara, di antranya:
    1. Dalam bidang pendidkan,
    2. Dalam bidang organisasi islam,
    3. Dalam perdagangan .
Setelah kita mengetahui sejarah berkembang islam pada waktu zaman kemerdekaan, maka kita dapat mawas diri sehingga kita sebagai penerima warisan sejarah dapat menyuburkannya.dengan cara belajar dari sejarah, karena yang mempunyai peranan dan pemegang  dalam estafet Negara tidak lain adalah kita anak cucu bangsa yang beragama. 




DAFTAR PUSTAKA
Supriyadi, Dedi. 2008. Sejarah Peradaban Islam. Bandung : CV.Pustaka Setia
Yatim, Badri. 2008. Sejarah Peradaban Islam, Dauroh Islamiyah II. Jakarta : Rajawali

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar